6 TUNTUTAN REFORMASI

MAKALAH KEWARGANEGARAAN

TENTANG 6 TUNTUTAN REFORMASI

DISUSUN OLEH :
.......
NIM ....

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

       Alhamdulilah puji syukur kehadirat Allah SWT. Dimana atas ijin-Nya lah saya dapat menyelesaikan tugas makalah pada mata kuliah kewarganegaraan tentang 6 tuntutan reformasi.

       Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak --------- yang telah membantu saya dengan memberi pengajaran dalam menyusun makalah ini.

       Meskipun telah berusaha segenap kemampuan, namun saya menyadari menyadari bahwa makalah ini masih belum sempurna. Oleh karena itu segala tegur sapa dan kritik yang diberikan akan saya sambut dengan kelapangan hati guna perbaikan pada masa yang akan datang.

       Akhir kata saya berharap semoga makalah ini dapat memberikan nilai tambah bagi yang memanfatkanya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Banjarbaru,      Oktober 2012

Penulis            

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

Begitu banyak hal dan kekacauan yang terjadi di awal masa reformasi (tahun 1998) dimana negara kita berada pada masa yang dapat dikatakan begitu mengkhawatirkan, terjadi krisis keuangan yang sangat parah dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi, maka disusunlah 6 tuntutan reformasi yang diharapkan bisa memerbaiki keadaan negara Indonesia.

B.       Rumusan Masalah

1.      Apa saja 6 tuntutan dalam reformasi?

2.      Apa saja penjelasan dari keenam tuntutan tersebut?

C.       Batasan Masalah

1.      Menyebutkan 6 tuntutan reformasi

2.      Menjelaskan maksud dari 6 tuntutan tersebut

D.      Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan apa saja 6 tuntutan dalam era reformasi yang pada saat itu erat kaitannya dengan Jenderal Soeharto.

E.       Manfaat

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah agar kita mengetahui apa saja 6 tuntutan yang ada pada masa reformasi, sekaligus untuk kita mengingat kembali masa-masa dimana keadaan negara Indonesia yang masih belum stabil, perpecahan terjadi dimana-mana, dan perjuangan para pemerintah untuk memerbaiki keadaan negara.

BAB II ISI

6 TUNTUTAN REFORMASI

1.      PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM

Salah satu agenda yang diusung oleh gerakan reformasi yang dimotori oleh mahasiswa adalah tuntutan adanya penegakan supremasi hukum. Pada masa orde baru hukum hanya menjadi instrumen bagi penguasa untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaan serta melindungi birokrasi dan eksekutif yang sangat korup. Ketika itu lembaga-lembaga penegak hukum telah dikebiri dan sepenuhnya dibawah kontrol kekuasaan eksekutif sehingga mereka tidak memiliki kemerdekaan dan independensi, serta tak lepas dari intervensi elit penguasa. Secara umum belum terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan ke arah penegakan supremasi hukum.

Pelaku KKN masih banyak yang tidak dapat dijerat hukum sehingga menimbulkan rasa ketidak adilan. Fungsi prevensi umum (deterence) dan prevensi khusus melalui penerapan kebijakan penal (sanksi pidana) menjadi nihil, bahkan perilaku KKN ditengara makin meningkat. Jika di masa Orde Baru perilaku KKN hanya merupakan bentuk “perselingkuhan” antara Eksekutif dan Judikatif, kini tengah berkembang menjadi bentuk “cinta segi tiga” antara Eksekutif, Judikatif dan Legislatif.

Kondisi itu sangat mungkin karena reformasi hukum yang telah dilakukan selama ini agaknya masih terbatas pada reformasi di bidang substansi hukum yaitu dengan hanya memperbaharui berbagai UU baru. Pada hal pembentukan UU baru tidak serta merta akan menciptakan penegakan hukum yang baik. Undang-undang yang baik belum tentu menjelma dalam bentuk penegakan hukum yang baik tanpa ada penegak/pelaksana hukum yang baik. Menurut Blumberg (1970 : 5) , the rule of law is not executing. It is tralated in to reality by man in institution. Dan pembuatan peraturan perundangan tidak otomatis menciptakan kepastian hukum kecuali hanya kepastian undang-undang.

Harus diingat bahwa bekerjanya sistem hukum (penegakan hukum) tidak dapat lepas dari tiga komponen yaitu komponen substansi, komponen struktur, dan komponen kultur (Friedman, 1968 : 1003-1004). Dua komponen terakhir ini yang tampaknya masih belum banyak direformasi sehingga penegakan supremasi hukum masih mengecewakan.

Secara teoritis, supremasi hukum menuntut adanya unsur-unsur yang mencakup :

a.       pendekatan sistemik, menjauhi hal-hal yang bersifat ad hoc (fragmentaris);

b.      mengutamakan kebenaran dan keadilan;

c.       senantiasa melakukan promosi dan perlindungan HAM;

d.      menjaga keseimbangan moralitas institusional, moralitas sosial dan moralitas sipil;

e.       hukum tidak mengabdi pada kekuasaan politik;

f.       kepemimpinan nasional di semua lini yang mempunyai komitmen kuat terhadap supremasi hukum;

g.      kesadaran hukum yang terpadu antara kesadaran hukum penguasa yang bersifat top down dan perasaan hukum masyarakat yang bersifat bottom up;

h.      proses pembuatan peraturan perundang-undangan (law making process), proses penegakan hukum (law enforcement) dan proses pembudayaan hukum (legal awareness process) yang aspiratif baik dalam kaitannya dengan aspirasi suprastruktur, infrastruktur, kepakaran dan aspirasi internasional;

i.        penegakan hukum yang bermuara pada penyelesaian konflik, perpaduan antara tindakan represif dan tindakan preventif; dan

j.        perpaduan antara proses litigasi dan non litigasi.

2.      PEMBERANTASAN KKN

Sudah menjadi tontonan rutin di media elektronik dan menjadi bacaan wajib di media cetak oleh seluruh anak bangsa yang terjangkau media. Bahwa para pejabat dan mantan pejabat kita tersandung masalah korupsi dan atau penyalahgunaan kekuasaan dan keuangan negara. Tetapi anehnya mereka-mereka yang notabenenya para petinggi negara yang terhormat, panutan rakyat, harapan dan tumpuan rakyat di negeri ini sedikitpun tidak merasa malu bahkan kadang-kadang malah sebaliknya. Tidak kalah hebatnya DPR yang merupakan lembaga tertinggi negara justru menjadi sarang tikus-tikus rakus yang menggerogoti uang negara dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan dicari pembenarannya. Rakyat yang merasa dirinya dizholimi akhirnya ikut-ikutan dengan caranya masing-masing sesuai dengan strata dan jabatannya. Itulah realitas kehidupan di negeri ini, negeri yang subur makmur gemah ripah loh jinawi, namun masih tergolong negara miskin, negara dengan setumpuk hutang, tetapi pejabatnya kaya raya, boros, hura-hura. Negara yang mulai pejabat sampai rakyatnya sudah terbelit pada sebuah sistem yang korup.

Penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pungli, korupsi, manipulasi, kolusi, nepotisme dan sejenisnya yang biasa disebut KKN sudah bukan hal langkah yang dapat kita jumpai di mana-mana dan kapan saja. Berikut ini beberapa contoh kejadian-kejadian yang sudah lazim terjadi di masyarakat bahkan sampai di birokrasi pemerintah :

·         Seorang petani sawah jika ingin mendapat gilir air sawahnya lancar dia harus mau memberi tips kepada Jogoboyo//cuwowo (pamong desa/orang yang ditunjuk untuk mengatur perairan sawah).

·         Seorang pedagang asongan penjual kipas dan minuman ringan di kereta eksekutifdengan dua atau tiga pak rokok Dji Sam Soe untuk petugas teknisi kereta agar bersedia mematikan sementara waktu AC gerbong agar dagangannya laku keras.

·         Seorang distributor pupuk bersubsidi menimbun pupuk di gudang ratusan ton untuk memperkaya diri, sementara para petani harus merugi jutaan rupiah karena tidak mendapatkan pupuk untuk sawahnya.

·         Seorang kepala sekolah negeri melakukan berbagai macam pungutan kepada siswanya dengan dalih peningkatan kualitas, padahal sudah memperoleh aneka jenis bantuan pemerintah (BOS, BOM, BKSM, dan lain sebagainya), bahkan sampai mencekik leher para orang tua murid yang jika diteliti secara seksama ujung-ujungnya adalah untuk memperkaya diri sendiri dan sangat bertentangan dengan niatan baik pemerintah yang ingin membebaskan sekurang-kurangnya meringankan biaya pendidikan bagi masyarakat (tidak salah kalau masyarakat berkata :”lebih enak ketika jamannya Pak Harto, buku sekolah tidak beli/paket, sekolah negeri tidak bayar, padahal dahulu tidak ada BOS, BKSM, BOM, dll”).

·         Di mana-mana gedung sekolah roboh karena kualitas bangunan tidak sesuai dengan standart yang ada karena dari hulu sampai hilir telah terjadi penyunatan-penyunatan.

·         Para caleg/cabub/cagub dan calon-calon lain rela mengeluarkan ratusan juta rupiah untuk menyuap calon pemilihnya, bahkan ada yang dengan menggunakan uang palsu.

·         Anggota dewan mau mengesahkan Anggaran, peraturan dan sebagainya kalau ada uang gedognya.

·         Dan lain sebagainya yang tidak cukup ditulis pada tulisan ini, sejuta cara penghuni negeri ini melakukan KKN dan sudah pasti kita dapat menjumpai di setiap tempat di negeri ini di kantor, di pasar, di jalan raya, di sawah, bahkan di hutan dan di tengah laut sekalipun.

Sebagai bagian dari masyarakat negeri ini yang amat sangat mungkin juga termasuk salah satu pelaku didalamnya, merasa prihatin dan terpanggil untuk memberikan sumbangan saran dan pemikiran kepada pemerintah dan siapa saja yang berkenan untuk bersama-sama meminimalisir terjadinya KKN di negeri ini, agar negeri kita tercinta ini menjadi negeri yang baldatun toyyibatun warobbun ghofuurun seperti yang dicita-citakan para pendiri republik ini.

Gambaran diatas memang paradoks dengan kondisi penduduk negeri ini yang terkenal agamis bahkan merupakan Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, semua pejabat, calon pejabat, rakyat menggembar-gemborkan pemberantasan KKN yang katanya warisan dari orde baru namun kenyataan mungkin sekarang lebih parah dari yang terjadi pada masa orde baru ( contoh kecil , di masa orde baru tidak ada sekolah negeri yang membayar bahkan buku pelajaran pun dipinjami/tidak beli ). Sebuah pekerjaan besar yang harus kita selesaikan bersama dengan pemerintah terutama presidennya yang punya kemauan keras untuk memberantas KKN di negeri ini.

Ada beberapa hal menurut penulis yang menjadi penyebab kenapa pemberantasan KKN sulit untuk dilaksanakan, diantaranya :

a.    Hukum dan para penegak hukumnya di negeri ini masih dapat dibeli.

b.    Hukum Negara dimana saja pasti memiliki kelemahan dan kekurangan (contoh orang mencuri, baru dikatakan pencuri kalau ketahuan dan ada saksinya, seseorang akan aman dari tuduhan korupsi kalau dapat menunjukkan bukti-bukti pembelanjaan walaupun itu direkayasa).

c.    Banyaknya pelaku pelanggaran yang jika semua harus ditindak pasti penjara tidak akan muat dan bisa dikatakan pasti kantor-kantor pemerintah akan sepi ditinggal penghuni masuk bui, sekolah-sekolah akan tanpa kendali karena kepala sekolah masih diadili, sehingga dengan dalih penanganan diprioritaskan pada kasus yang besar dahulu padahal itu tidak lain karena penanganan KKN yang masih setengah hati.

d.   segi finansial maupun terjadinya perubahan kearah positif.

e.    Perlakuan hukuman yang tidak setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan sehingga tidak dapat menimbulkan efek jera, baik bagi si pelaku atau orang yang akan melakukan.

f.     Semakin lemahnya hukum adat yang berlaku di masyarakat, kalau dahulu orang tidak banyak yang memahami hukum tetapi hukum adat dan norma yang berlaku di masyarakat itu sendiri dapat dijadikan pijakan hukum mereka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (contoh ada cerita yang berkembang di masyarakat pelaku rentenir yang ketika meninggal dunia makamnya tidak muat dan lain sebagainya padahal itu tidak kejadian sebenarnya melainkan betapa jeleknya di mata masyarakat seseorang yang melanggar hukum).

g.    Pejabat pemerintah baik eksekutif maupun legislatif tidak memberikan contoh yang baik terhadap pelaksanaan hukum, mereka sendiri yang membuat mereka pula yang melanggarnya.

h.    Hilangnya rasa kasih sayang, rasa senasib seperjuangan, sebangsa dan setanah air yang dikarenakan rendahnya rasa nasionalisme. Kalau dahulu orang berpikir apa yang dapat kusumbangkan buat negeri ini, sekarang orang banyak yang berpikir apa yang aku dapatkan dari negeri ini, bahkan yang lebih parah lagi orang-orang sekarang merasa paling berjasa paling memikirkan negeri ini padahal mereka tidak segan-segannya merusak negeri yang direbut dari tangan penjajah dengan cucuran keringat, air mata dan darah dengan mengorbankan harta benda dan nyawa.

i.      Rakus, gila dunia dan lupa akhirat, sehingga menghalalkan segala cara hal ini disebabkan rendahnya kadar keimanan seseorang. Tidak sedikit dari mereka mempunyai semboyan ”Wal Kedual , mbuh Watu mbuh Ungkal, mbuh Keloso mbuh Bantal, mbuh Sepatu mbuh Sandal, mbuh Celono mbuh Suwal, mbuh Ulo mbuh Kadal, mbuh Beton mbuh Aspal, mbuh Perahu mbuh Kapal, mbuh Nuklir mbuh Rudal, mbuh Haram mbuh halal, pokok kontal yo diuntal”. Jika kita mau jujur rakus dan gila dunia inilah yang merupakan sumber terjadinya segala macam penyimpangan dan pelanggaran yang pada akhirnya menjadi sumber malapetaka di muka bumi ini.

j.      Hukum halal dan haram semakin dibikin rancau dan tidak jelas. Sudah jelas-jelas menyuap dibilangnya hadiah; sudah jelas-jelas korupsi dikatakan laba proyek; jelas-jelas tidak tahu dari mana asalnya uang, ulama’ pun mau menerimanya.

k.    Urusan pemberantasan KKN masih hanya dibebankan pada Negara, kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya menghilangkan KKN setidaknya mengurangi belum nampak kelihatan bahkan kecenderungan menyepakati.

Ada beberapa alternatif yang mungkin dapat diambil sebagai solusi disamping cara-cara yang sudah dilakukan pemerintah selama ini agar negeri ini terbebas atau sekurang-kurangnya mengurangi terjadinya pelanggaran KKN, adapun cara yang dapat ditempuh diataranya :

a.       Melalui Pendekatan Kekuasaan.

b.      Mencanangkan dan membuat tahun gerakan sadar nasional atau tobat nasional dari KKN atau sejenisnya yang melibatkan seluruh komponen bangsa.

c.       Membuat gerakan taubat nasional, hal ini dilandasi oleh :

·         Sadar atau tidak, sedikit atau banyak kita seluruh bangsa ini pernah melakukan KKN baik langsung maupun tidak langsung/menikmati hasil KKN yang dilakukan oleh orang lain.

·         Sadar atau tidak, kita seluruh bangsa ini pernah tidak suka/membenci pada orang-orang yang telah berbuat KKN sehingga seperti Hadits Rasulullah yang artinya lebih kurang : “Tidak akan mati seseorang sebelum mengikuti perilaku orang-orang yang dibenci”.

·         Jika kondisi KKN di negeri ini yang sulit di beratas merupakan Adzab Allah, maka salah satu jalan adalah bertaubat kepada-Nya.

3.    MENGADILI SOEHARTO DAN KRONINYA

Oleh karena banyaknya persoalan-persoalan besar dan parah yang dihadapi negara dan rakyat dewasa ini (antara lain : banjir besar dimana-mana, gempa di Sumatera, listrik yang digilir, penderitaan yang menyedihkan bagi korban lumpur panas Lapindo, penyelewengan di Bank Indonesia, tersangkutnya anggota-anggota DPR dalam soal BLBI, diadilinya mantan Kapolri Rusdihardjo karena korupsi dll dll dll), maka persoalan besar mengenai tindakan hukum terhadap Suharto, beserta anak-anaknya dan kroni-kroninya, akhir-akhir ini kurang menjadi pembicaraan dan perhatian banyak orang.

Padahal, dalam konteks situasi dewasa ini, penyelesaian masalah Suharto beserta anak-anak dan para kroninya, adalah masalah yang tetap penting, karena ada hubungannya yang erat dengan banyak soal bangsa dan negara kita. Hal-hal inilah yang diangkat secara baik dalam tulisan wartawan Siprianus Edi Hardum yang dimuat oleh Suara Pembaruan ‘(25 Februari 2008). Mengingat pentingnya tulisan ini untuk diteruskannya gugatan atau desakan masyarakat untuk menuntut keluarga Suharto beserta kroni-kroninya, maka disajikan kembali tulisan ini, bagi mereka yang tidak sempat membacanya di Suara Pembaruan.

Tulisan dalam Suara Pembaruan itu selengkapnya adalah sebagai berikut :

Pengusutan Anak dan Kroni Soeharto, Utopis?

Setelah mantan Presiden Soeharto meninggal dunia, kasus hukum yang membelitnya tetap saja menarik perhatian publik. Hal itu terjadi karena Tap MPR XI /1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), masih tetap berlaku. Akankah putra-putri dan kroni Soeharto diseret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan berbagai kasus KKN pada masa pemerintahan Orde Baru? Wartawan Suara Pembaruan Siprianus Edi Hardum menuliskan laporannya.

Tuntutan sebagian masyarakat agar pemerintah, dalam hal ini Kejaksaan Agung (Kejagung) menyeret mantan Presiden Soeharto secara pidana atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama ia menjadi Presiden, berhenti sejak sang "Jenderal Besar" itu menghadap Tuhan pada 27 Januari 2008.

Pasalnya, menurut hukum, seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dan meninggal dunia, maka proses hukum secara pidana terhadapnya gugur dengan sendirinya. Yang didesak sebagian masyarakat terhadap pemerintah, terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan Soeharto adalah menuntut Soeharto melalui ahli warisnya (anak-anaknya) secara perdata. Sedangkan kasus korupsi yang dilakukan anak-anak dan kroni-kroni Soeharto tetap dilakukan secara pidana dan perdata.

Tuntutan pengusutan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Soeharto, anak-anak dan kroni-kroninya merupakan amanat reformasi 1998, sebagaimana tertuang dalam Tap MPR XI /1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pasal 4 Tap MPR XI/1998 berbunyi, "Upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta / konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan HAM".

Dugaan Soeharto melakukan tindak pidana korupsi sehingga sampai dirumuskan dalam Tap MPR seperti tersebut di atas, rupanya tidaklah berlebihan. Betapa tidak pada 20 September 2007, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Bank Group (WBG), menyatakan, mantan Presiden Soeharto menduduki peringkat pertama sebagai pencuri aset negara, yaitu sebesar US$ 15 miliar - US$ 35 miliar dari kurun waktu 1967 - 1998.

Pertanyaannya adalah bisakah pemerintah sekarang dalam hal ini Kejagung mengusut dugaan tindak pidana yang dilakukan kroni-kroni Soeharto, baik secara pidana maupun perdata, sebagaimana diamanatkan Tap MPR tersebut.

Masih Rezim Soeharto

Sudah 10 tahun reformasi, amanat Pasal 4 Tap MPR tersebut belum ada hasilnya. Jaksa Agung berganti, tetapi tidak ada terobosan untuk melaksanakan amanat itu. Saat ini Kejagung tengah menggugat Soeharto secara perdata melalui keenam anaknya atas dugaan penyimpangan dana Yayasan Supersemar, yang sidangnya masih berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Namun, sebagian masyarakat kurang berharap Kejagung bisa menang karena Kejagung tidak terlalu progesif.

Pada 31 Agustus 2000, pemerintahan BJ Habibie dalam hal ini Kejagung mendudukkan Soeharto di kursi pesakitan, yakni di PN Jaksel.  Jaksa Penuntut Umum (JPU), Muchtar Arifin, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung, mendakwa Soeharto melakukan korupsi atas tujuh yayasan yang dimiliki Soeharto, yang merugikan negara senilai Rp 1,7 triliun.

Namun, tuntutan terhadap Soeharto berhenti karena Soeharto mengalami sakit permanen. Berdasarkan itulah Jaksa Agung, Abdul Rahman Saleh, pada 12 Mei 2006, mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) Soeharto, walaupun banyak masyarakat memprotesnya.

Banyak kalangan berpendapat, kalau Kejagung mau kasus dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto diusut tuntas, maka pengadilan terhadap Soeharto bisa dilakukan secara in absentia. Seperti advokat kondang, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, pengadilan Soeharto bisa dilakukan secara in absentia. Setelah Soeharto dinyatakan bersalah, kata pendiri Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu, maka negara dan masyarakat mengampuninya; dan uang negara yang dikorupsinya diambil untuk negara.

Direktur Eksekutif The Indonesian Legal Resource Center, Uli Parulian Sihombing, mengatakan, kalau Soeharto tidak diadili secara pidana maka pemerintah sejak awal menggugatnya secara perdata. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan harta negara yang dicuri Soeharto.

Sedangkan menurut Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Peter Mahmud Marzuki, diperlukan inisiatif untuk mengembalikan aset yang telah dicuri rezim yang memerintah secara otoriter dan marak korupsi. Biasanya setelah rezim yang otoriter dan korup itu tumbang, penggantinya segera mengeluarkan suatu dekrit apa pun namanya untuk membentuk suatu lembaga tertentu atau melakukan tindakan tertentu yang ditujukan untuk mengusut aset negara yang diperkirakan telah dicuri rezim otoriter. Hal seperti ini, kata Peter, sudah dilakukan Filipina,tidak lama setelah Presiden Marcos tumbang.

Lalu mengapa pemerintah reformasi yang dipimpin Habibie, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan itu? Banyak analis politik dan ekonomi berpendapat pengusutan kasus dugaan korupsi oleh Soeharto tidak dilakukan karena pemerintahan reformasi adalah pemerintah Soeharto jilid II. "Pemerintahan reformasi, kecuali pemerintahan Gus Dur, adalah pemerintah Orde Baru jilid II," kata ekonom Faisal Basri.

Dalam pengertian ilmiahnya sebagaimana dirumuskan Stephen D Krasner, seperti dikutip Arief Budiman, rezim lebih dikaitkan dengan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan dan prosedur pengambilan keputusan yang dianut oleh penguasa negara (Arief Budiman, 1997: 86 - 87).

Mengacu pada dua pengertian rezim itu, maka tidak berlebihan kalau kita mengatakan, pemerintahan reformasi, terutama pemerintahan sekarang, adalah pemerintahan yang masih dikuasai rezim Soeharto. Pada kabinet Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan terutama kabinet Yudhoyono banyak sekali kroni Soeharto.

Oligarki Berkaki Tiga

Rezim Soeharto begitu kuat, dan mungkin masih untuk beberapa periode ke depan, karena sistem ekonomi-politik yang dibangun Soeharto selama 32 tahun adalah sistem oligarki. Sistem ini melahirkan pengikut setia yang turun-temurun.

Sistem ekonomi-politik oligarki menurut filsuf Yunani, Plato, sebagaimana dikutip Aditjondro, adalah suatu bentuk masyarakat dimana kekayaan menentukan kekuasaan, dimana kekuasaan politik berada di tangan orang-orang kaya, sementara orang miskin tidak mempunyai kekuasaan apa-apa (George Junus Aditjondro dalam bukunya Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga : Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, LKiS Yogyakarta, 2006, hal 4).

Menurut Aditjondro, oligarki yang dibangun Soeharto adalah oligarki berkaki tiga. Oligarki pertama adalah "istana", yang merupakan lingkaran dalam oligarki ini. "Istana" bukanlah berarti sebuah gedung yang merupakan tempat tinggal resmi Presiden, melainkan keluarga besar Presiden yang meliputi kerabat dan keluarga besar yang tinggal di luar istana.

Oligarki kedua adalah "tangsi", yang sekaligus merupakan lingkaran pelindung pertama dari "istana". Menurut Aditjondro, "tangsi" bukanlah mengacu pada tempat tinggal tiga kesatuan dan Polri, melainkan komunitas militer dan polisi dari para purnawirawan, perwira tinggi, sampai pada para prajurit yang bertugas memelihara kepentingan modal besar.

Tugas itu, kata Aditjondro, bukan semata-mata dijalankan karena ketaatan pada perintah atasan, melainkan karena kesatuan TNI telah diikat kesetiaannya pada keluarga batih Soeharto dengan yayasan-yayasan milik satuan-satuan TNI dan Polri.

Selesai menjalankan dinas kemiliteran mereka, para mantan Panglima Daerah Militer (Pangdam), Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal), Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) dan Kapolri banyak yang diangkat menjadi komisaris pada berbagai perusahaan keluarga Soeharto.

Selain itu, sebelum dapat diangkat menjadi Panglima TNI, para perwira tinggi itu dibina kesetiaan mereka menjadi ajudan pribadi Soeharto, istri dan keenam anaknya.

Oligarki ketiga adalah partai penguasa, yang ketika Soeharto menjadi Presiden bernama Golongan Karya (Golkar). Kaki ketiga ini, kata Aditjondro, adalah benteng perlindungan kedua untuk berbagai bisnis istana, yang sekaligus berfungsi menyamarkan keberpihakan para serdadu dalam melindungi kepentingan bisnis keluarga istana.

Dengan ketiga jalurnya, yakni jalur A (ABRI), jalur B (birokrasi), dan jalur G (kader Golkar yang asli, yang berasal dari tiga ormas pendiri Golkar, yakni MKGR, Kosgoro, dan SOKSI), partai penguasa ini menjadi benteng yang sakti dalam melindungi bisnis istana, dan sekaligus men-sipil-kan bisnis keluarga Soeharto.

Sampai sekarang, kroni-kroni Soeharto adalah mereka-mereka yang diuntungkan dan dibesarkan dalam tiga oligarki tersebut. Kroni itu mulai dari konglomerat, pemilik media massa, TNI dan Polri, baik yang masih aktif maupun sudah purnawirawan.

Selain itu, ada juga yang duduk di pemerintahan, DPR dan sebagai pejabat penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Berdasarkan itu, gagasan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan anak-anak dan kroni-kroni Soeharto adalah sesuatu yang utopis, mustahil terjadi, terutama oleh pemerintah sekarang.

Coba simak pernyataan Jaksa Agung, Hendarman Supandji di DPR, Rabu (6/2), ketika ditanya mengenai pengusutan tindak pidana korupsi yang dilakukan kroni mantan Presiden Soeharto. Ia mengatakan, sejauh ada alat bukti yang menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan kroni mantan Presiden Soeharto, Kejaksaan akan menangani perkaranya sesuai koridor hukum.

Meski demikian, harus dirumuskan lebih dahulu, apakah dalam perbuatan itu ada tindakan melawan hukum yang merugikan negara. Menurut Hendarman, hingga kini Kejaksaan belum memiliki satu pun alat bukti yang berkaitan dengan dugaan korupsi kroni Soeharto.

Beranikah aparat penegak hukum, mengusut anak-anak Soeharto dan kroni-kroninya? Uli Parulian Sihombing masih berharap kepada pemerintah sekarang. Mantan Direktur LBH Jakarta ini, mengatakan, kasus hukum Soeharto, anak-anak dan kroni-kroninya, terutama kasus korupsi, merupakan utang yang harus "dilunasi" pemerintah untuk bangsa dan negara. "Yang terpenting Jaksa Agung mempunyai kemauan politik untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Soeharto," kata dia.

Indonesia, kata Uli, harus belajar dari pengusutan korupsi mantan Presiden Ferdinand Marcos di Filipina dan Alberto Fujimori di Peru membutuhkan waktu dan komitmen politik untuk menghadapi semua rintangan.

4.      AMANDEMAN KONSTITUSI

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie, adalah :

1.      untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat,

2.      memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi,

3.      menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi syarat negara hukum,

4.      menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern melalui pembagian kekuasan secara tegas sistem check and balances yang lebih ketat dan transparan dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan jaman,

5.      menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara memwujudkan kesejahteraan sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika dan moral serta solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan,

6.      melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi,

7.      menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan negara Indonesia ini sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang.

MPR melalui alat kelengkapannya yaitu Badan Pekerja Majelis menurut Husnie, telah berhasil melakukan empat kali perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama diputuskan pada sidang Umum MPR 1999 yang terdiri dari sembilan pasal yaitu pasal 5, 7, 9,13, 14, 17, 20 dan 21 yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan negara dan pembatasan masa jabatan presiden serta pemberdayaan lembaga legeslatif yaitu DPR.

Tiga hal yang melandasi perubahan UUD 45 menurut Akbar adalah :

ü  para founding fathers menyadari bahwa UUD 45 merupakan konstitusi kilat. “Bung Karno dan Bung Hatta menyadari suatu hari generasi penerus akan menyempurnakan UUD 45,”

ü  pada prakteknya UUD 45 dijadikan alat penguasa untuk melanggengkan pemerintahan yang pada akhirnya cenderung sentralistik. “Pemerintah menggunakan untuk memperkuat kekuasaan kalau tidak mau dibilang otoritarian,”

ü  tuntutan yang kuat dari rakyat kebanyakan yang pada akhirnya sepakat untuk melakukan amandemen konstitusi.

Meski telah empat kali diamandemen, Akbar menegaskan bahwa yang berubah hanyalah batang tubuh UUD 45, bukan Pembukaan UUD 45. “Pembukaan tidak boleh diubah karena disana termaktub pernyataan bentuk, ideologi dan tujuan berbangsa bernegara,” tegasnya. Menurut Akbar, Pembukaan UUD 45 adalah fundamental karena memuat prinsip dasar negara yang telah disepakati bersama.

1)   Hak mengeluarkan pendapat

2)   Hak Angket : hak untuk menyelidiki kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

3)   Hak Interpelasi : hak untuk meminta penjelasan pemerintah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan

Selain ketiga hak di atas, anggota dewan juga memiliki beberapa hak seperti hak budget, hak imunitas, hak protokoler, hak legacy, dan hak-hak lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud ayat (2). DPR mempunyai hak:

a.    meminta keterangan kepada Presiden;

b.    mengadakan penyelidikan;

c.     mengadakan perubahan alas rancangan undang‑undang;

d.    mengajukan pernyataan pendapat;

e.     mengajukan rancangan undang‑undang:

f.     mengajukan/menganjurkan seseorang untuk jabatan tertentu jika ditentukan oleh suatu peraturan perundang‑undangan;

g.    menentukan anggaran DPR.

Selain hak-hak DPR sebagaimana yang dimaksud ayat (3), yang pada hakekatnyamerupakan hak-hak anggota, Anggota DPR juga mempunyai hak:

a.    mengajukan pertanyaan;

b.   protokoler;

c.    keuangan/administrasi.

Hak Inisiatif adalah hak untuk mengajukan usul Rancangan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda), merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh anggota DPR/D untuk melaksanakan fungsinya di bidang legislasi.

Hak amandemen, hampir sama dengan hak inisiatif, adalah hak untuk mengajukan Perubahan Undang-Undang atau Peraturan daerah (Raperda).

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau situasi dunia internasional disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau terhadap dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

5.      PENCABUTAN DWIFUNGSI TNI/POLRI

Ia adalah perwujudan dari sebuah sistem penghisapan, dominasi, hegemoni, dan represi dari militer terhadap rakyat Indonesia. Dwifungsi TNI/Polri sebenarnya membuat sebuah negara di dalam negara, dengan mendirikan struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Struktur ini membuat militer dapat mengontrol kegiatan politik rakyat. Sebagai contoh, aksi buruh dipastikan akan diintimidasi dengan aparat kodim terdekat. Aksi petani pastilah akan diteror oleh koramil dan babinsa di wilayah tersebut. Begitu juga dengan kaum miskin kota serta elemen-elemen rakyat lainnya.

Bahkan dalam UU Darurat/UU PKB terlihat jelas sebenarnya peranan dari struktur ini. Struktur ini akan menjalankan fungsi-fungsi negara selama keadaan darurat mulai dari fungsi hukum sampai fungsi administrasi masyarakat. Dan dalam kenyataannya sehari-hari, tanpa harus menyatakan keadaan darurat, militer sudah mengatur segala fungsi-fungsi negara. Struktur birokrasi pemerintahan sampai struktur organisasi masyarakat RT/RW sudah disusupi oleh perwira-perwira militer. Mulai dari Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati, Lurah, Camat, sampai ketua RT/RW bahkan juga direktur-direktur BUMN. Bahkan masuknya militer ke kekuasaan legislatif (DPRD/DPR/MPR) sebenarnya tidak terlepas dari pola mereka masuk ke struktur birokrasi tadi. Untuk mengontrol rakyat Indonesia. Kontrol inilah yang kemudian menghambat proses demokratisasi. Rakyat menjadi hidup didalam satu nuansa represi dan intimidasi.

Dimensi pertama dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri adalah pembubaran struktur Kodam-Korem-Kodim-Koramil-Babinsa. Dimensi ini bertujuan untuk membebaskan rakyat dari satu represi dan intimidasi yang kemudian akan memacu partisipasi dan kesadaran demokratik rakyat. Argumentasi yang diberikan oleh militer bahwa strukturt ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan teritori jelas lemah karena secara riil pembentukkan struktur ini justru untuk menyempurnakan alat-alat kekuasaan mereka. Apa yang harus dilakukan untuk mengamankan teritori negara adalah pembentukan milisi-milisi bela negara yang berbasis pada pengorganisasian perlawanan massa-rakyat. Apabila TNI tetap bersikukuh pada pendiriannya dengan tetap mempertahankan Dwi Fungsi TNI, maka keniscayaan pendelegitimasian TNI adalah hukum sejarah. Akan tetapi, bila TNI menyerahkan fungsi dan peran sosial politiknya kepada sipil sepenuh-penuhnya, dan berfungsi sebagai alat pertahanan semata, maka pembentukan milisi bela negara adalah jalan yang terbaik

Dimensi Kedua, Pembersihan lembaga-lembaga ekstrayudisial seperti BIA, BAKIN atau BAIS dsb. Lembaga yang berada di luar jangkauan kekuasaan kehakiman dan peradilan. Lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luar biasa. Ia dapat menangkap seseorang tanpa ada kejelasan hukum. Bahkan tindakan-tindakan lembaga tersebut sering kali berbau kriminal seperti penculikan dan pembunuhan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas. Lembaga ini berfungsi melakukan teror dan penginterogasian terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi dan hak-hak rakyat. Oleh karenanya, pembubaran lembaga-lembaga ekstrajudisial menjadi dimensi kedua dari pencabutan Dwi Fungsi TNI/Polri. Hal ini penting untuk mengembalikan prinsip trias politika yang tegas dan penegakkan hukum yang konsisten.

Dimensi Ketiga adalah pembersihan militer dari politik. Harus dipahami bahawa TNI/Polri adalah fungsi keamanan (TNI) dan ketertiban (polisi) sehingga ia tidak perlu untuk masuk dalam percaturan politik. Pentingnya Militer dibersihkan dari lapangan politik adalah untuk tetap menjaga netralitas militer agar tidak kemudian berpihak pada kekuatan politik lain selain kekuatan politik rakyat. Posisi militer yang menjadi tiang penyangga pada masa Rejim Orde Baru yang berlumuran darah tampaknya cukup menjadi contoh tentang pentingnya militer keluar dari gelanggang politik.

Dimensi Keeempat adalah penghentian dan penyitaan aset-aset ekonomi militer. Seperti dijelaskan diatas, penguasaan militer atas aset-aset ekonomi (dalam bahasa kasarnya :militer berbisnis) akhirnya mendorong miter untuk masuk dalam kekuasaan karena penguasaan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Penyitaan aset-aset ekonomi ini kemudian diserahkan pada negara untuk dikelola. Penyitaan dan penghentian praktek bisnis militer ini tentunya harus dengan prasyarat bahwa ada jaminan kesejahteraan minimum bagi para prajurit (yang kemudian menahan keinginan militer untuk berbisnis) dan anggaran militer yang cukup oleh negara.

Dimensi terakhir adalah Penegakan hukum dan HAM bagi para perwira militer pelanggarnya. Seperti diungkapkan dimuka bahwa demokrasi memiliki aturan-aturan prinsipil dalam pembangunannya yang salah satunya adalah penegakkan Hak Asasi Manusia, maka penegakkan hukum merupakan unsur penting bagi pembangunan demokrasi. Tidak dapat disangkal lagi bahwa militer Indonesia memiliki peran yang cukup besar atas penindasan yang diterima oleh rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Pertanggungjawaban secara hukum, politik dan sejarah adalah satu-satunya jalan bagi militer untuk dapat diterima kembali di masyarakat.

Prinsip dari pencabutan Dwi fungsi TNI/Polri adalah menempatkan posisi militer sebagai militer yang profesional dan sekaligus sebagai militer rakyat yang artinya militer yang patuh pada prinsip-prinsip demokarsi kerakyatan.

6.      PEMBERIAN OTONOMI DAERAH SELUAS-LUASNYA

Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah antara lain adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Dengan demikian pusat berkesempatan mempelajari, memahami, merespon berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat daripadanya. Pada saat yang sama pemerintah pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro (luas atau yang bersifat umum dan mendasar) nasional yang bersifat strategis. Di lain pihak, dengan desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan semakin kuat.

Adapun tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah sebagai berikut:

1.      Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

2.      Pengembangan kehidupan demokrasi.

3.      Keadilan.

4.      Pemerataan.

5.      Pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.

6.      Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.

7.      Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB III PENUTUP

A.    Kesimpulan

Tanggapan saya tentang 6 tuntutan reformasi :

Dari 6 tuntutan tersebut, diketahui kalau disana tidak ada tuntutan yang menjurus pada bidang ekonomi, hanya tuntutan tentang hukum dan politik yang selalu di utamakan. Padahal terlihat jelas pada masa awal reformasi dan akhir orde baru itu negara Indonesia berada pada masa krisis ekonomi yang sangat parah.

Jika dilihat lebih dalam, ekonomi pada masa reformasi lebih buruk dari masa orde baru. Hanya saja pada masa orde baru politik dan hukum tidak berjalan sebaik masa reformasi.

Penegakan supremasi hukum, pencabutan dwifungsi TNI/Polri, dan pemberian otonomi daerah sudah berjalan cukup baik, sudah banyak keberhasilan yang dicapai dari 3 tuntutan tersebut. Dapat dikatakan sudah berhasil diterapkan pada masa reformasi sekarang ini.

Pemberantasan KKN, untuk tuntutan yang satu dapat dikatakan jarang sekali menemui suatu keberhasilan, masalah korupsi dari pemerintah yang dibiarkan berlanjut, berangsung-angsur mencakup kesegala pihak yang membuat koruptor bersangkutan mengalami kelenggangan hukum. Hal ini tentu berdampak buruk pada perekonomian rakyat kalangan bawah yang semakin miris dan terkadang terlupakan oleh pemerintah.

Amandemen konstitusi, tuntutan ini sepertinya harus dilihat kembali pada amandemen keempat, karena disana banyak memerjuangkan penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) saja, tetapi bertujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal yang perlu dilakukan adalah mengkaji ulang hasil amandemen ke empat UUD 1945 sehingga perubahan lebih komprehensif guna mewujudkan cita-cita negara yang ingin dicapai.

Pengadilan mantan presiden soeharto dan kroninya, tuntutan ini tidak jelas dan tidak ada titik terang pemecahan masalahnya. Karena seakan masa reformasi sekarang bagaikan kembali ke masa pemerintahan Soeharto kedua. Yang dimana tidak ada keinginan dari para pemerintah untuk mnuntaskan masalah yang selama ini meresahkan masyarakat Indonesia.

Sumber : diambil dari berbagai sumber